Jumat, 06 Mei 2016 - 08:36:40 WIB
Sosialisasi Standar dan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional (POLHUT, PEH dan Penyuluh Kehutanan)
Diposting oleh : TNTC
Kategori: Hot News - Dibaca: 1246224 kali

Manokwari – Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi diperlukan PNS yang profesional dan kompeten dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya. Jabatan fungsional yang berada di bawah binaan Kementerian LHK yaitu Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu harus memenuhi syarat salah satunya yaitu telah lulus uji kompetensi. Ketentuan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional.

Berkaitan dengan uji kompetensi jabatan fungsional tersebut pada tanggal 21 April 2016 di Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih telah dilaksanakan “Sosialisasi Standar dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional bagi Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan”. Kegiatan diikuti oleh perwakilan pejabat fungsional Polhut, PEH dan Penyuluh Kehutanan dari UPT Kementerian LHK lingkup Provinsi Papua Barat (BBTNTC, BBKSDA Papua Barat, BPKH Wil. XVII, BP2HP Wil. XVIII dan BPDAS Remu Ransiki). Narasumber berasal dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian LHK yaitu Ir. Udi Tiyastoto, MF (Kepala Bidang Standardisasi dan sertifikasi SDM) dan Bernardus Yuviadi Nifatantya, S.Psi (Staff Pusrenbang SDM). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa uji kompetensi diperlukan sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi ini berisi tentang hal-hal keseharian yang dilakukan para pejabat fungsional dalam bekerja.  Kemampuan dan ketrampilan yang telah diatur dalam junis akan diuji baik secara teori maupun praktek sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diemban. Untuk saat ini baru untuk jabatan Polisi Kehutanan yang telah ditetapkan standar uji kompetensinya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri  LHK Nomor : P.54/Menlhk-Setjen/2015 tentang Standar dan Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan. Sedangkan Peraturan Menteri untuk standar dan uji kompetensi jabatan Penyuluh Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan sedang dalam proses finalisasi. Kedepannya dengan adanya standarisasi dan uji kompetensi seluruh pejabat fungsional dalam binaan Kementerian LHK dapat menjadi SDM yang lebih profesional dan kompeten.




0 Komentar :